freedom

Kalimat Alexis de Tocquevilles tahun 1856 ini merupakan gambaran yang paling nyata dari kredo liberalisme.

Orang yang hidup dalam kebebasan adalah mereka yang dapat bertindak tanpa terhalangi oleh hambatan-hambatan yang dibuat orang lain untuk menghalanginya.  Namun, kebebasan yang seperti ini hanya dapat terwakili secara moral dan bersifat logis jika kebebasan itu sendiri sebagai prinsip tidak terlalu ditonjolkan.  Karena itu kebebasan bertindak bagi seorang liberal berakhir di kala ia membatasi kebebasan  orang lain dengan cara kekerasan dan paksaan. Jadi, diperlukan suatu definisi yang tepat tentang kebebasan yang mutlak bagi setiap individu itu.  Di sini pertanyaan tentang batas-batas kebebasan berkaitan dengan pertanyaan tentang hak atas milik.

Kebebasan hanya legitim di saat orang boleh memiliki sesuatu sesuai dengan haknya. Karenanya muncul aturan umum untuk tidak memiliki orang lain, kecuali hak pemilikan itu diserahkan secara sukarela. Kebebasan itu, demikian dinyatakan filsuf Inggris dan bapak moyangnya liberalisme John Locke dalam bukunya “Two Treatises on Government” tahun 1690, berangkat dari kepemilikan. Ini sama sekali tidak berkaitan dengan politik kepentingan yang mengacu pada  milik pribadi (“possesive individualism”) seperti yang dimaksud beberapa kritikus. Pernyataan Locke itu lebih menekankan pada definisi bidang kepribadian. Kepemilikan yang dimaksud Locke pertama-tama adalah kepemilikan manusia atas dirinya sendiri. Dalam bahasa Inggris-Amerika modern ada istilah bagus untuk itu, yakni “self-ownership”.

Kebebasan liberal yang dicita-citakan belum mampu direalisasikan oleh manusia. Meskipun ada kemajuan, tetap saja masih terdapat aturan-aturan paksaan (umumnya oleh pemerintah) yang membunuh, melukai, mengurung atau mengambil hak bicara manusia.

Bukankah ada begitu banyak dalih untuk membatasi kebebasan itu?  Bukankah banyak orang merasa terancam oleh adanya perbedaan dengan orang lain sehingga mereka hendak membatasi perbedaan itu dengan kekerasan?  Bukankah banyak orang berpendapat bahwa orang ketiga yang kurang berperanlah yang perlu dipaksa dengan bantuan negara untuk membereskan kesemwarutan sosial yang benar-benar ada atau yang nampak ada tersebut? Bukankah banyak orang menganggap sah melindungi sesama dari pengrusakan diri (misalnya melalui konsumsi narkoba)? Bukankah banyak orang ingin memaksa orang lain demi kebahagiaan orang tersebut?

” ‘Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, terus menjadi salah satu yang menghubungkan Indonesia”‘

“Apakah Anda ingat sepotong puisi di atas lagu kebangsaan”? Dari kecil sampai hari ini aku masih hafal dan bisa menyanyi dengan baik, sehingga bangsa ini diharapkan ke generasi, orang-orang yang selalu mempunyai tekad dan rasa besar Nasionalis untuk membangun ibukota negara di depan. 64 tahun sudah, bangsa ini bebas dari tirani kolonialisme dan imperialisme biadab selama sekitar 3,5 abad, 64 tahun yang lalu, Presiden pertama kita untuk menyatakan suatu kebebasan bagi semua bangsa dan rakyat Indonesia terdiri dari berbagai suku dan kelompok. Kami bertekad dalam sebuah sumpah yang dikenal sebagai SUMPAH PEMUDA tak bertanah air satu tanah air Indonesia, satu Bahasa Indonesia, bangsa Indonesia, satu orang ,64 tahun bukanlah sebentar, tetapi zaman generasi yang seharusnya menjadi penting kemerdekaan bangsa dan bangsa Indonesia sepenuhnya. Dalam peringatan 64 kemerdekaan masih banyak beberapa orang yang belum memperoleh kemerdekaan penuh dari kemiskinan, pengangguran dan penurunan ekonomi bangsa global. Kebebasan hanya segelintir orang yang mengatasnakmakan orang, atas nama atas nama demokrasi dan keadilan. Kemerdekaan adalah penting keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jika benar maka kemerdekaan hakiki keadilan dan kemakmuran bagi orang-orang dari Sabang sampai Merauke akan bersama dengan serangkaian harmonis dinamis keragaman. Lahirnya Undang-Undang - undang otonomi daerah adalah sebuah terobosan dalam mencapai keadilan, tetapi UU - hukum lebih cenderung di daerah, semangat menyegarkan daerah yang mengakibatkan kurangnya Nasionalis bangsa. Perlu ada kajian khusus, daerah bukan milik anak tapi si anak dari orang-orang Indonesia yang siap dan bersedia untuk berkorban dalam rangka membangun tanah air mereka dari Sabang sampai Merauke.

Dalam 64 tahun negara kita telah mengalami 3 era kepemimpinan sangat berbeda satu sama lain:

1. Era Orde Lama, yang dipimpin oleh Presiden Pertama Republik Indonesia,

2. Era Orde Baru selama 32 tahun yang dipelopori oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun, pemerintah akhirnya jatuh juga karena perlawana siswa - siswa Indonesia.

3. Era reformasi, setelah jatuhnya Suharto Republik tongkat kepemimpinan diserahkan kepada Presiden BJ Habibie dan era reformasi yang diprakarsai oleh Presiden Gus Dur (Abdurrahman Wahid).

Selama tiga masa tenang dan perlahan-lahan dan nasionalis budaya masyarakat kita mulai berubah, perilaku konsumen masyarakat sangat tinggi, masyarakat kita lebih bangga dengan produk di Impor dari produk lokal, bendera asing untuk accesorisnya lebih baik daripada bendera kita dan banyak orang lain . Akhirnya, negara kita hilang dalam kegelapan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tidak sadar telah terbangun dalam sistem birokrasi kita. Anda bisa bayangkan jika bangsa ini Usulan dikerat tikus atau tikus tikus politisi birokrasi sampai 30 -40 persen bangsa sangat merosot dalam menegakkan aturan hukum. Sejalan dengan reformasi yang kita hidup lahir komisi yang membantu pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan kredibel. Keberadaan Komisi adalah senjata super kuat yang dapat menekan kaki imperialisme atas nama rakyat dan demokrasi. Kami telah sangat layak syukur kita, kita dapat berbicara tentang kebebasan, dapat memberikan pendapat dan kendali pemerintah, kurangnya melarang media. Niat tulus itu perlu untuk membangun bangsa yang mandiri, bangsa yang memiliki martabat, orang-orang yang berani bangsa yang kudus.

Selamat Datang Blogdetik.com. Ini merupakan postingan pertama Anda. Silahkan Edit atau hapus postingan ini, dan mulai ngeblog!